OLAHDISIPLIN

Analisis Pertahanan

Militerisasi Kehidupan Sipil Tak Menyejahterakan Rakyat, Hanya Menyenangkan Pemimpin

Revisi UU TNI yang memperluas peran militer ke sektor sipil mengancam supremasi sipil dan tata kelola profesional. Bagi profesional muda, pelajaran kepemimpinannya adalah fokus pada kompetensi inti dan menghindari perluasan wewenang di luar keahlian utama. Kebijakan ini hanya menguntungkan pemimpin yang ingin kontrol, bukan kesejahteraan rakyat.

Militerisasi Kehidupan Sipil Tak Menyejahterakan Rakyat, Hanya Menyenangkan Pemimpin

Dalam kepemimpinan yang efektif, fokus pada kompetensi inti organisasi adalah kunci keberlanjutan. Namun, revisi UU TNI yang memperluas peran militer ke sektor sipil justru mengaburkan prinsip ini. Analis memperingatkan bahwa perluasan tersebut menggerus supremasi sipil dan mengancam tata kelola profesional, karena aparat yang seharusnya berkonsentrasi pada pertahanan malah terlibat dalam program kesejahteraan seperti MBG, KDMP, dan OMSP. Bagi profesional muda, pelajaran pentingnya adalah: jangan pernah memperluas wewenang di luar kapasitas inti, karena hal itu hanya menguntungkan pemimpin yang ingin mengontrol, bukan menyejahterakan rakyat.

Ekspansi Peran: Mengaburkan Fokus Inti Kepemimpinan

Revisi UU TNI membuka celah bagi militer untuk mengelola berbagai program sipil, dari ketahanan pangan hingga tata kelola usaha. Pendekatan militeristik dalam program seperti MBG dan KDMP dikritik karena:

  • Mengabaikan prinsip akuntabilitas sipil yang transparan
  • Mengalihkan sumber daya dari tugas pokok pertahanan ke urusan birokrasi
  • Menciptakan tumpang tindih kewenangan yang justru memperlemah profesionalisme lembaga sipil
Akibatnya, supremasi sipil semakin tergerus, dan rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan nyata—hanya pemimpin yang senang karena kontrolnya meluas.

Pelajaran Bagi Profesional Muda: Fokus pada Kompetensi Inti

Dalam konteks manajemen organisasi, perluasan peran di luar kompetensi inti selalu berisiko. Argumentasi para analis menekankan bahwa pertahanan nasional seharusnya berfokus pada penguasaan teknologi mutakhir, bukan memperluas kendali birokrasi melalui program OMSP. Hal ini mengingatkan kita pada prinsip kepemimpinan:

  • Kenali batas kompetensi tim Anda
  • Jangan gunakan wewenang untuk mengerjakan tugas yang bukan keahlian utama
  • Prioritaskan pengembangan kapasitas inti, bukan ekspansi kendali
Jika prinsip ini dilanggar, akuntabilitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan yang profesional terancam.

Takeaway konkret bagi profesional muda dalam karir dan kepemimpinannya: Tetaplah fokus pada penguasaan keahlian inti Anda. Jangan tergoda untuk memperluas wewenang ke bidang yang tidak Anda kuasai hanya demi kontrol atau popularitas. Sebaliknya, bangunlah tata kelola yang transparan dan akuntabel, di mana setiap fungsi dijalankan oleh pihak yang paling kompeten. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjaga profesionalisme, tetapi juga menghormati supremasi sipil dan menghindari jebakan militerisasi kehidupan sipil yang tidak menyejahterakan.