TNI Siap Ikuti Regulasi Sertifikasi HAM sebagai Syarat Naik Jabatan

TNI menyatakan kesiapan menerapkan sertifikasi Hak Asasi Manusia sebagai persyaratan kenaikan jabatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis meningkatkan standar kepatuhan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan bahwa pembekalan HAM sudah terintegrasi dalam pendidikan militer. Langkah ini menunjukkan komitmen institusi terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Implementasi sertifikasi HAM dalam sistem karier menciptakan mekanisme insentif bagi perilaku etis. Organisasi progresif memahami bahwa integritas dan penghormatan terhadap hak dasar harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengembangan kepemimpinan dan penilaian kinerja.